Cibinong, Trisula.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Jumat (17/7/2026).
Pada momentum yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Ade Ruhandi, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dokumen strategis ini akan menjadi kompas pembangunan Kabupaten Bogor untuk memasuki tahun ketiga masa jabatan kepemimpinan mereka.
Untuk tahun 2027, Pemkab Bogor mengusung tema besar,”Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran”.
Langkah menyusun program pembangunan untuk tahun 2027 diakui tidak mudah. Saat ini, Pemkab Bogor tengah dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat akibat proyeksi defisit anggaran yang signifikan.
Kondisi ini dipicu oleh menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat sejak awal tahun. Meski ruang fiskal menyempit, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.
“Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Bogor adalah investasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM),” tegas Rudy dalam rapat paripurna tersebut.
Komitmen terhadap pembangunan SDM tersebut diterjemahkan ke dalam dua sektor pelayanan dasar utama yakni, sektor kesehatan, Pemkab Bogor menjamin keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah sukses mencapai cakupan 100 persen sejak tahun 2026.
Sektor Pendidikan, Prioritas diarahkan pada perbaikan bertahap terhadap 1.200 ruang kelas yang rusak. Sekitar 1.000 ruang kelas di antaranya masih membutuhkan penanganan lanjutan setelah sebagian mulai dicicil perbaikannya pada tahun 2025.
Sektor infrastuktur, untuk mendorong mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah, belanja modal Pemkab Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada sejumlah proyek infrastruktur strategis, di antaranya, pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pengembangan Jalur Puncak Dua melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dan Fasilitasi jalan penunjang tambang ruas Cigudeg-Rumpin.
Selain infrastruktur jalan, Pemkab Bogor juga merancang berbagai proyek pendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik baru, seperti, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur, dan rehabilitasi Rumah Layak Huni dan Penguatan Desa
Di sektor papan. Pemkab Bogor terus melanjutkan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target rehabilitasi sebanyak 3.750 unit rumah per tahun.
Langkah ini dinilai krusial mengingat hasil verifikasi menunjukkan masih ada sekitar 17.000 unit rumah warga yang tidak layak huni dari total 24.000 rumah yang terdata.
Sementara di tingkat akar rumput, pembangunan desa tetap diperkuat melalui pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan desa, serta kesiapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 229 desa.
Melalui penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027 ini, Pemkab Bogor berharap sinergi erat bersama DPRD dapat melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berorientasi penuh pada kebutuhan nyata masyarakat demi mewujudkan Bogor yang maju dan berkeadilan. (Rossa).
There are no comments