Bogor, Trisula.news – Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI menggelar reses masa sidang III tahun 2025-2026 di Aula Kecamatan Kemang, Selasa (14/7). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring langsung aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program pembangunan di wilayah tersebut.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Kemang, Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Parung, para kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat. Sejumlah isu hangat mengemuka dalam diskusi, mulai dari penyaluran bantuan sosial, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), toleransi rumah ibadah, hingga persoalan krusial di sektor pendidikan.
Isu pendidikan menjadi sorotan utama setelah Camat Kemang, Drs. Imam Mahmudi, memaparkan nasib siswa-siswi SMPN 3 Kemang yang hingga kini belum memiliki gedung sekolah sendiri. Sejak berdiri pada tahun 2022 hingga 2026 ini, aktivitas belajar mengajar masih harus menumpang di fasilitas milik sekolah lain.
“Proses belajar mengajar masih menumpang di SDN 01 dan SDN 03 Bojong. Fasilitasnya pun sangat terbatas, sarana prasarana seperti meja dan kursi masih jauh dari kata cukup. Karena harus berbagi tempat, kegiatan belajar mengajar baru bisa dimulai siang hari, yakni pukul 12.30 hingga 18.25 WIB,” ujar Imam dalam sambutannya.
Imam menjelaskan bahwa pihak kecamatan sebenarnya sudah menyiapkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor seluas 5.252 meter persegi untuk pembangunan sekolah tersebut. Namun, realisasi fisiknya terus tertunda. Ia pun menaruh harapan besar agar para legislator dari Dapil VI bisa mengawal dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan ini.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Demokrat, Irman Nurcahyan, menjelaskan bahwa kendala utama tertundanya pembangunan sekolah tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah yang saat ini tengah mengalami kontraksi.
“Semua aspirasi ini tentu kami tampung, namun realisasinya membutuhkan proses dan dukungan anggaran. Saat ini, jangankan fiskal daerah, fiskal nasional pun sedang mengalami penurunan. Hal ini berdampak langsung pada program pembangunan yang disusun dalam RKPD Kabupaten Bogor,” jelas Irman.
Ia mengakui akibat keterbatasan anggaran Pemkab Bogor, rencana pembangunan gedung SMPN 3 Kemang sempat tertunda. Kendati demikian, Irman menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diprioritaskan.
“Kami akan berupaya mendorong agar pembangunan gedung SMPN 3 Kemang ini minimal bisa masuk dalam anggaran reguler tahun 2027. DPRD juga berencana memanggil Bupati untuk menyelaraskan skala prioritas pembangunan tahun depan,” tegasnya.
Selain memperjuangkan sektor pendidikan, Irman membeberkan bahwa DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini tengah merancang program pembangunan Ruang Terbuka Keluarga di 40 kecamatan.
Fasilitas publik ini nantinya akan mengintegrasikan sarana olahraga seperti stadion mini atau mini soccer dengan area khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini diharapkan dapat menjadi pusat interaksi sosial sekaligus penggerak ekonomi warga di tingkat kecamatan.(Rossa).
There are no comments