Editorial, Trisula.news – Sepuluh tahun memimpin Pulau Taliabu, Aliong Mus tak meninggalkan jejak keberhasilan yang patut dibanggakan. Janji tinggal janji, infrastruktur terbengkalai, dan sektor publik dibiarkan melemah. Di bawah kepemimpinannya, proyek besar seperti jalan lingkar, jalan rabat beton Beringin–Nggele–Lede tak pernah benar-benar tuntas. Masyarakat disuguhi retorika tanpa realisasi. Kini, setelah tumbang dalam Pilgub Maluku Utara bahkan di tanah kelahirannya sendiri, Aliong kembali muncul. Bukan untuk bertanggung jawab, melainkan untuk mendorong Citra Puspasari Mus (CPM) sebagai calon Bupati Pulau Taliabu. Pertanyaannya: apakah rakyat siap kembali terjebak oleh dua sisi dari mata uang yang sama?
Perlu dicatat, pada periode terakhir Aliong Mus sebagai Bupati, CPM menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Dalam masa itulah, sektor pendidikan makin terpuruk. Ruang belajar rusak dibiarkan tanpa perbaikan, distribusi dana BOS diduga sarat masalah, dan pembangunan sarana pendidikan gagal diselesaikan tepat waktu. Alih-alih menjadi penyelamat pendidikan, jabatan CPM justru memperkuat kesan bahwa pemerintahan saat itu hanya melanjutkan pola lama yang gagal.
Nama CPM pun tak lepas dari isu serius. Dugaan penggunaan ijazah palsu menghantam integritas pribadinya sebagai pejabat publik. Dalam dunia birokrasi yang mengedepankan legalitas dan kredibilitas, isu ini tak bisa diabaikan begitu saja. Rakyat tentu layak bertanya: jika pondasi yang dibangun adalah kebohongan, bagaimana mungkin kepercayaan dapat ditegakkan?
La Utu Ahmadi, pendamping CPM, juga tak membawa harapan baru. Proyek perumahan kumuh yang tak kunjung selesai menjadi cermin lemahnya manajemen dan keseriusan dalam menuntaskan program kerakyatan. Alhasil, pasangan ini hanya mempertegas kekhawatiran publik: apakah perubahan hanya kosmetik sementara, atau sekadar daur ulang kekuasaan yang lama?
Sorotan publik semakin tajam ketika proyek MCK fiktif terkuak. Penahanan Kadis PUPR dan sejumlah staf memperlihatkan betapa buruknya tata kelola pemerintahan sebelumnya. Meski tak terlibat langsung, namun semua itu terjadi di bawah kendali Aliong Mus sebagai kepala daerah. Kini, ia kembali menyerukan dukungan untuk CPM di PSU 5 April besok, seolah masa lalu tak menyisakan luka.
Dalam konteks ini, judul “Dua sisi dari mata uang yang sama” bukanlah hiperbola. Aliong dan CPM mungkin berbeda peran, tetapi lahir dari sistem kekuasaan yang sama, dengan pola pikir dan kebijakan yang tak jauh berbeda. Haruskah masyarakat kembali terperosok dalam jebakan yang sama?
PSU 5 April bukan hanya ajang pemilihan, melainkan momen refleksi kolektif. Saat Aliong yang telah gagal justru mengintruksikan untuk mendukung CPM, maka publik perlu jeli menilai. Jangan sampai janji-janji manis kembali menyembunyikan pola kegagalan masa lalu.
Dua sisi dari mata uang yang sama, akankah rakyat kembali tertipu? Jawabannya ada di tangan pemilih. Pilihan hari ini akan menentukan wajah Taliabu di masa depan: beranjak dari kegagalan atau terus terseret dalam lingkaran kekuasaan yang sama.
