Editorial, Trisula.news – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan TPS Pulau Taliabu bukan sekadar pengulangan pemilu, tetapi momentum bagi rakyat untuk berpikir ulang sebelum memilih pemimpin. Di tengah proses ini, mencuat kembali dugaan serius terkait Citra Puspasari Mus (CPM), kandidat yang maju dalam kontestasi politik, namun jejak rekamnya dipenuhi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seseorang yang diduga menggunakan ijazah palsu demi kepentingan pribadi bisa dipercaya memimpin daerah?
Dugaan penggunaan ijazah palsu ini bukan sekadar isu liar, tetapi telah dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pulau Taliabu kepada aparat penegak hukum. Hingga kini, prosesnya masih berjalan, sementara CPM tetap melangkah maju dalam pencalonan. Jika benar ijazah tersebut digunakan untuk kepentingan karier, seperti kenaikan pangkat atau jabatan, maka masyarakat harus mempertanyakan moralitas seorang calon pemimpin yang diduga telah memanipulasi data sejak awal kariernya.
Rekam jejak CPM seharusnya menjadi alarm keras bagi rakyat Pulau Taliabu. Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, ia diduga melakukan pemotongan dana BOS, yang berimbas pada buruknya fasilitas pendidikan di daerah ini. Sekolah-sekolah mangkrak, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru tidak jelas ke mana arahnya. Apakah rakyat ingin menyerahkan Taliabu ke tangan figur yang diselimuti berbagai dugaan penyimpangan seperti ini?
Fakta lebih ironis, beberapa waktu lalu di salah satu sekolah di Taliabu Selatan, para siswa pernah terpaksa belajar dengan posisi tiarap karena tidak ada meja dan kursi. Ini bukan sekadar potret kemiskinan, tetapi bukti nyata bahwa anggaran pendidikan tidak dikelola dengan baik. Jika di sektor pendidikan saja kondisi seperti ini terjadi, bagaimana bisa berharap pada kepemimpinan yang lebih luas? Apakah rakyat Taliabu masih ingin menutup mata terhadap kenyataan pahit ini?
PSU adalah kesempatan bagi rakyat untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa lagi dibodohi oleh janji manis politik. Jangan biarkan kepemimpinan yang diduga sarat dengan praktik manipulasi dan penyalahgunaan wewenang kembali berkuasa. Rakyat harus membuka mata bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal popularitas, tetapi tentang integritas dan tanggung jawab. Jika salah memilih, lima tahun ke depan Pulau Taliabu bisa kembali terpuruk dalam ketidakjelasan.
Jangan biarkan isu ijazah palsu, dugaan penyalahgunaan dana, serta kelalaian dalam pengelolaan pendidikan tenggelam begitu saja. Ini bukan sekadar rumor politik, tetapi masalah serius yang akan menentukan nasib daerah. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang bersih dan berintegritas, bukan yang terus-menerus dibayangi skandal. Masa depan Taliabu ada di tangan masyarakat yang sadar akan pentingnya kepemimpinan yang jujur.
Kini, semua kembali kepada rakyat. Apakah Taliabu akan dipimpin oleh seseorang yang namanya lebih sering muncul dalam isu-isu dugaan penyimpangan, atau masyarakat akan memilih sosok yang lebih layak dan bertanggung jawab? PSU kali ini bukan sekadar pemilu ulang, tetapi ujian bagi rakyat Taliabu. Jika salah memilih lagi, maka konsekuensi buruknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Jangan sampai Pulau Taliabu jatuh ke tangan pemimpin yang diragukan kredibilitasnya. Jangan biarkan sejarah kelam terulang hanya karena masyarakat abai dalam memilih. PSU adalah alarm bagi rakyat: Bangkit dan pilih pemimpin dengan bijak!
(Redaksi)
