Taliabu, Trisula.news – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memulai tahapan strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Lama, Kota Bobong, Jumat (28/02/2026). Agenda tersebut menjadi pijakan awal dalam merumuskan arah pembangunan tahun mendatang.
Wakil Bupati La Ode Yasir menegaskan, penyusunan RKPD 2027 tidak lagi menggunakan pendekatan asumtif. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mengajukan program berbasis data akurat dan terverifikasi di lapangan agar perencanaan lebih terukur dan bertanggung jawab.
Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran menjadi kunci agar setiap program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendorong daya saing daerah.
“Forum ini harus melahirkan solusi konkret agar Kabupaten Pulau Taliabu mampu sejajar dengan daerah lain,” tegas La Ode Yasir dalam arahannya.
Ia juga menekankan transparansi capaian program, baik yang bersumber dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat. Evaluasi berbasis kinerja dinilai menjadi fondasi utama dalam menentukan prioritas pembangunan tahun mendatang.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, Silvester Stevi Wandan, menyampaikan komitmen untuk memperketat verifikasi dan sinkronisasi seluruh usulan OPD. Setiap program, kata dia, harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Fokus pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta pemerataan akses pendidikan. Pemerintah daerah juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak terkait kekurangan tenaga kesehatan dan pembenahan sarana sekolah.
Penanganan stunting yang menunjukkan tren penurunan tetap menjadi prioritas lintas sektor. Intervensi terintegrasi dinilai krusial guna memastikan target nasional tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Melalui perencanaan terintegrasi berbasis data, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu optimistis mampu memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik berjalan lebih terarah serta akuntabel mulai tahun 2027.
