Kepulauan Sula, Trisula.news – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, mencuat setelah Bendahara Desa Wailia memilih tidak memberikan klarifikasi dan justru mengarahkan awak media menghubungi wartawan yang digunakan pihak desa.
Saat dikonfirmasi terkait penggunaan Dana Desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, Bendahara Desa Wailia, Rahayu Admin, tidak menjelaskan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban anggaran. Ia hanya meminta media untuk berkomunikasi dengan wartawan yang dipakai desa dengan mengirim nomor whatsapp oknum wartawan tersebut.
“Kaka katong pung wartawan desa bilang kamong hubungi dia dulu,” tulis Rahayu singkat dalam pesan whatsaap, tanpa menjawab pertanyaan terkait pengelolaan Dana Desa.
Sikap tersebut memicu sorotan warga. Hasrun Norau menilai pengalihan konfirmasi kepada wartawan yang dipakai desa mencederai prinsip transparansi pengelolaan keuangan publik dan menimbulkan pertanyaan serius atas akuntabilitas Dana Desa Wailia.
“Yang pegang keuangan desa itu bendahara. Kalau ditanya malah suruh hubungi wartawan desa, ini patut dipertanyakan,” kata Hasrun.
Menurut Hasrun, sejumlah anggaran Dana Desa sejak 2022, 2024, dan 2025 diduga tidak terealisasi secara fisik di lapangan. Ia menyebut anggaran untuk program perikanan dan ketahanan pangan telah dicairkan, namun kegiatannya tidak berjalan.
“Anggarannya sudah habis, tapi barang dan pekerjaannya tidak ada. Sampai sekarang masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Hasrun mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memanggil dan memeriksa Kepala Desa Wailia, Sudarmin Sibela, serta bendahara desa, guna membuka secara terang penggunaan Dana Desa.
Sementara itu, Kepala Desa Wailia, Sudarmin Sibela, mengklaim anggaran telah dibelanjakan meski pekerjaan fisik belum dilaksanakan sepenuhnya. Namun, klaim tersebut dinilai tidak menjawab pertanyaan utama terkait keterbukaan informasi keuangan desa.
Hingga berita ini diturunkan, Bendahara Desa Wailia belum memberikan klarifikasi lanjutan. Sikap bungkam dan pengalihan media ke wartawan desa dinilai memperkuat tuntutan publik agar pengelolaan Dana Desa Wailia diaudit secara menyeluruh.
