CIBINONG,TRISULA.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmennya dalam mengeliminasi penyakit tuberkulosis (TB) di wilayahnya. Mengingat luas wilayah yang sangat besar, Pemkab Bogor mengandalkan program perluasan Desa Siaga TB sebagai strategi utama untuk mempercepat penemuan dan penanganan kasus secara dini.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam Rapat Koordinasi daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan, Rabu (17/6). Pertemuan ini membahas Optimalisasi Pendanaan Kesehatan di Daerah untuk Percepatan Penuntasan Tuberkulosis.
Sekda Ajat mengungkapkan bahwa tantangan terbesar Kabupaten Bogor dalam mengendalikan TB adalah faktor geografis. Wilayah Kabupaten Bogor yang hampir lima kali lebih luas dari DKI Jakarta menuntut adanya strategi penanganan yang masif dan menyentuh tingkat akar rumput.
“Karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, kami membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Desa Siaga TB yang terbukti mampu meningkatkan capaian penemuan dan penanganan kasus,” ujar Ajat yang saat itu didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty.
Hingga tahun 2025, program Desa Siaga TB telah diterapkan di 103 desa. Hasilnya dinilai sangat efektif; keterlibatan aktif masyarakat dalam deteksi dini, edukasi, hingga pendampingan pasien membuat capaian target penemuan dan penanganan kasus TB di wilayah tersebut mendekati 100 persen. Melihat keberhasilan ini, Pemkab Bogor berencana menambah jumlah Desa Siaga TB secara bertahap pada tahun 2026, dengan target seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor sudah berstatus Siaga TB pada tahun 2027.
Langkah taktis ini didukung penuh oleh fasilitas kesehatan yang memadai serta komitmen penganggaran daerah yang kuat. Pada tahun 2025 saja, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar khusus untuk penanganan TB.
Anggaran tersebut diintegrasikan dengan jaringan layanan kesehatan yang luas, meliputi: Berbagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Rumah Sakit Paru di kawasan Puncak.101 Puskesmas dan 93 Puskesmas Pembantu. 26 Rumah Sakit Swasta serta 150 Klinik di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Selain anggaran spesifik TB, komitmen layanan kesehatan gratis juga diwujudkan melalui penerapan ‘Universal Health Coverage’ (UHC) yang telah mencapai 100 persen, dengan alokasi anggaran melebihi Rp1 triliun setiap tahunnya.
“Harapan Bupati Bogor, masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Bogor tidak mengalami kesulitan ketika mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penganggaran daerah,” tegas Ajat.
Kendati penguatan internal terus digenjot, Pemkab Bogor menilai intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat masih sangat krusial. Tingginya mobilitas warga Kabupaten Bogor yang bekerja atau beraktivitas di wilayah Jakarta menjadi faktor risiko penularan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Pemkab Bogor berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program penanggulangan TB. Langkah ini juga selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Presiden.
Melalui sinergi lintas sektor, perluasan akses kesehatan, dan optimalisasi Desa Siaga TB, Pemkab Bogor optimistis target eliminasi tuberkulosis dapat dicapai demi meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
