Taliabu, Trisula.news – DPRD Kabupaten Pulau Taliabu melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate untuk menyusun satu rancangan peraturan daerah (ranperda) prioritas.
Ranperda tersebut mengatur tentang Sistem Pemasaran Terpadu Komoditas Pertanian dan Hasil Tangkapan Nelayan Lokal. Kebijakan ini dinilai krusial dalam memperkuat sektor unggulan daerah dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Bapemperda DPRD Taliabu, Siliwanus Tono Himalaya, menegaskan bahwa inisiatif ini muncul dari kebutuhan mendesak akan regulasi yang menjamin sistem distribusi yang adil dan terintegrasi bagi petani dan nelayan lokal.
“Taliabu memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Komoditas seperti cengkeh, kelapa, dan pala telah menjadi identitas daerah, dan kini saatnya kita siapkan instrumen hukum yang mendukung pengelolaannya,” ujar Tono, Selasa (20/05).
Ia menambahkan, ranperda ini akan memastikan alur pemasaran hasil tani dan tangkapan nelayan berjalan efektif, bebas dari praktik tengkulak, serta mendorong keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok komoditas daerah.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan terbentuk ekosistem ekonomi daerah yang sehat dan mandiri. Petani dan nelayan akan lebih terlindungi dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pasar lokal maupun regional.
Tono juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Unkhair Ternate menjadi bagian dari upaya menghadirkan perda yang berkualitas, berbasis kajian ilmiah, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Ini adalah bentuk komitmen DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang progresif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Taliabu,” tutupnya.
(Redaksi)
