Sanana, Trisula.news – Kepala Desa Leko Kadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula, Nurlinda, membantah tudingan korupsi tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan, tuduhan tersebut tidak berdasar.
Menurut Nurlinda, tunjangan BPD bukan tidak dibayarkan, melainkan ditahan karena ketua dan sejumlah anggota BPD tidak pernah mengikuti kegiatan maupun mengisi daftar hadir. Mereka hanya muncul saat menuntut hak.
“Tidak benar saya korupsi. Ketua BPD dan beberapa anggotanya tidak pernah hadir dalam kegiatan. Mereka menuntut hak, tapi lupa akan kewajiban,” kata Nurlinda kepada awak media, Rabu (21/05).
Ia menjelaskan, kebijakan penahanan tunjangan tersebut diambil sebagai bentuk pembelajaran agar tidak tercipta kebiasaan buruk di desa. Nurlinda ingin menanamkan kesadaran bahwa tunjangan hanya diberikan jika ada kontribusi nyata.
“Tunjangan saya tahan supaya menjadi pembelajaran. Jangan sampai jadi tradisi, tidak ada kegiatan tapi tetap dapat tunjangan. Ini hal yang buruk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurlinda berharap kebijakan ini menjadi langkah awal perubahan tata kelola pemerintahan di Desa Leko Kadai, termasuk dalam menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula.
“Perubahan bukan hanya di ibu kota kabupaten, tapi juga harus terlihat di desa, baik dari kebijakan maupun penataan wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tunjangan BPD akan dibayarkan jika semua kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan telah diserahkan. Ia ingin semua perangkat desa memahami bahwa hak harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban.
“Saya minta dokumentasi tiap kegiatan. Kalau sudah lengkap, baru tunjangan dibayarkan. Jangan hanya menuntut hak tapi kewajiban tidak dijalankan,” tutupnya.
(Tim/Red)
There are no comments