Oleh: Tono Himalaya – Ketua DPC Partai Hanura Pulau Taliabu
Pulau Taliabu masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan, meskipun telah berdiri sebagai daerah otonom selama kurang lebih satu dekade. Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan datang seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengevaluasi kepemimpinan yang ada. Namun, justru di tengah proses demokrasi ini, muncul berbagai indikasi penyalahgunaan kewenangan, mulai dari mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang PSU hingga dugaan intervensi politik dalam pencalonan kepala daerah. Apakah ini pertanda bahwa kepemimpinan selama dua periode terakhir benar-benar gagal membangun, atau justru sengaja membiarkan Taliabu tertinggal demi kepentingan segelintir elite?
Selama dua periode kepemimpinan, apakah Taliabu telah berkembang sebagaimana yang diharapkan? Fakta di lapangan berkata lain. Infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi prioritas masih rusak parah, proyek jalan rabat beton Nggele-Lede mangkrak, sementara jalan provinsi nihil hingga 2029 karena pemerintah daerah tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan kepada pemerintah provinsi. Tidak hanya itu, proyek bangunan sekolah terbengkalai, dan lebih miris lagi, beberapa waktu lalu dikabarkan di salah satu sekolah di Taliabu Selatan, siswa terpaksa belajar sambil tiarap di lantai karena tidak ada meja dan bangku yang layak.
Salah satu hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa kebijakan pembangunan selama ini tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat? Apakah ada kepentingan politik yang lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat? Kasus-kasus seperti dugaan pemotongan dana BOS di era kepemimpinan Citra Puspasari Mus (CPM) sebagai Kepala Dinas Pendidikan semakin memperkuat asumsi bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kini, CPM maju sebagai calon kepala daerah dengan dukungan kuat dari Bupati Aliong Mus dan Bupati Kepulauan Sula. Jika selama menjabat sebagai kepala dinas saja banyak dugaan proyek yang mangkrak, bagaimana mungkin ia bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi Taliabu?
“Kekuasaan bukan alat untuk menekan rakyat. Demokrasi harus berjalan tanpa intimidasi,” itulah prinsip yang seharusnya dijunjung oleh setiap pemimpin. Namun, kenyataannya, justru terjadi praktik intimidasi terhadap ASN dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Jika demokrasi terus diinjak-injak dengan praktik seperti ini, maka masyarakat Taliabu hanya akan menjadi korban dari ambisi kekuasaan tanpa ada perbaikan nyata dalam pembangunan daerah.
Selain buruknya pembangunan infrastruktur, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan skandal proyek fiktif yang merugikan keuangan daerah. Salah satu contohnya adalah kasus MCK fiktif bernilai miliaran rupiah yang kini telah menyeret Kepala Dinas PUPR dan beberapa pejabat lainnya ke ranah hukum. Sementara itu, masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses air bersih dan infrastruktur dasar lainnya. Apakah Taliabu akan terus dibiarkan menjadi daerah dengan proyek-proyek mangkrak dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat?
Jika bupati terus menggunakan kewenangannya untuk mencederai demokrasi dan mengintervensi PSU dengan cara-cara tidak etis, maka langkah hukum harus segera diambil. Kami akan memastikan laporan resmi diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku Utara untuk menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang terjadi. PSU harus berlangsung dengan jujur dan adil tanpa adanya tekanan politik yang merugikan masyarakat.
Masyarakat Taliabu kini semakin sadar dan tidak bisa lagi dibodohi dengan janji-janji politik semata. Mereka memahami bahwa pemimpin yang tepat bukanlah mereka yang hanya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, melainkan yang memiliki visi nyata untuk membangun daerah. Taliabu membutuhkan pemimpin yang berani membuat perubahan dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.
Saatnya masyarakat menentukan masa depan Taliabu dengan bijak. Jika kita ingin keluar dari keterpurukan dan mengejar ketertinggalan pembangunan, maka pilihan pemimpin yang diambil dalam PSU nanti harus benar-benar berdasarkan rekam jejak dan komitmen terhadap pembangunan daerah. Jangan sampai Taliabu terus terjebak dalam kepemimpinan yang hanya memperkaya segelintir orang, sementara masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan.
