Taliabu, Trisula.news – Sikap pimpinan DPRD Taliabu yang menolak penunjukan La Karidu Hamura sebagai Plt Sekretaris Dewan, kini menjadi sasaran tembak balik. Kritik keras bermunculan. DPRD dinilai ngawur, melampaui kewenangannya, dan mempermalukan lembaganya sendiri.
Ketegangan mencuat setelah Ketua DPRD Moh. Nuhu Hasi dan Wakil Ketua Amrin Yusril Angkasa menyuarakan penolakan terbuka terhadap keputusan Bupati Sashabila Mus. Namun, langkah mereka justru dinilai keliru, gegabah, dan menunjukkan krisis pemahaman terhadap sistem pemerintahan daerah.
Rein Dagasou, Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, tak tinggal diam. Ia menilai DPRD telah melangkahi batas etik dan konstitusional. Baginya, sikap tersebut bukan bentuk pengawasan, melainkan intervensi liar.
“Mereka seperti tidak tahu diri. Plt Sekwan itu domain Bupati. DPRD tidak punya hak ikut campur. Ini tindakan di luar batas yang mencoreng kewibawaan legislatif,” tegas Rein.
Menurutnya, penunjukan Plt bukan ranah debat politik, melainkan kebutuhan teknis yang sah untuk menjaga jalannya birokrasi. Rein menilai langkah pimpinan DPRD lebih pantas disebut manuver kekuasaan daripada sikap kelembagaan.
“Daripada memperkuat fungsi dewan, mereka justru mempermalukan institusinya sendiri di mata publik. Ini jelas-jelas salah kaprah!” ucapnya lantang.
Nada keras juga disampaikan Azis La Tea, Sekretaris DPD PKS Pulau Taliabu. Ia menyebut sikap pimpinan DPRD sebagai bentuk arogansi politik yang membahayakan stabilitas pemerintahan.
“Kalau tidak bisa bedakan antara Plt dan definitif, ya jangan asal bicara. Ini bukan ruang tawar-menawar. Jangan seret kepentingan politik ke dalam urusan teknis,” tegas Azis.
Lebih lanjut, ia menyebut penolakan itu sebagai upaya melemahkan otoritas eksekutif secara terbuka. Menurutnya, jika pimpinan DPRD terus bermain di wilayah eksekutif, maka kerusakan sistem pemerintahan tinggal menunggu waktu.
“Jangan merasa berkuasa atas segalanya. DPRD punya fungsi, tapi bukan untuk mengatur siapa yang jadi Plt. Ini bukan pasar kekuasaan,” tandasnya.
Kritik tajam dari berbagai pihak memperlihatkan bahwa langkah DPRD Taliabu telah keluar dari rel. Bukan hanya salah secara prosedur, tapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya pemahaman sebagian elit terhadap aturan dasar pemerintahan.
