DPC GPM Demo, Desak DPRD dan PUPR Taliabu Bertanggung Jawab ‎

Taliabu, Trisula.news – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Pulau Taliabu menggelar aksi demonstrasi, Senin (01/09). Massa aksi bergerak beriringan mendatangi Kantor PUPR, Kantor Bupati, Kantor DPRD, hingga Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu.
‎
‎Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan di daerah, terutama lemahnya fungsi pengawasan DPRD. Massa menilai wakil rakyat tidak menjalankan amanah masyarakat, sementara sejumlah kebijakan dan pembangunan justru dinilai penuh persoalan dan berpotensi merugikan daerah.
‎
‎“Kami menilai DPRD Taliabu gagal total mengawal kepentingan rakyat. Mereka lalai terhadap tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan kepada lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan,” tegas Jusril Ode, Koordinator Aksi.
‎
‎Massa juga memprotes belum terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) dugaan kasus Rp115 miliar. Menurut mereka, DPRD terlihat sengaja mengabaikan desakan publik, padahal kasus itu sudah lama menjadi perhatian serius masyarakat Pulau Taliabu.
‎
‎“Pansus Rp115 miliar tak kunjung dibentuk. DPRD hanya diam, padahal rakyat menunggu penyelesaian. Ini bukti pengabaian terhadap amanah rakyat. Mereka seolah-olah menutup mata terhadap masalah besar yang merugikan daerah,” ujar Jusril dalam orasinya.
‎
‎Selain itu, massa mendesak pemerintah daerah segera menertibkan penempatan guru PPPK yang dinilai tidak sesuai dengan data Dapodik. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan dunia pendidikan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar tenaga pendidik.
‎
‎“Penempatan guru PPPK harus sesuai Dapodik. Banyak guru dipindahkan sembarangan tanpa pertimbangan objektif. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab. Jangan sampai kebijakan ini merusak masa depan pendidikan di Pulau Taliabu,” kata Jusril.
‎
‎Tak hanya di kantor pemerintahan, massa juga mendatangi Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. Mereka menuntut kepastian terhadap laporan kasus-kasus dugaan penyimpangan yang sudah disampaikan masyarakat, sekaligus mendorong transparansi dan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan publik.
‎
‎“Laporan masyarakat jangan dipeti-es-kan. Kami datang menuntut kepastian. Kasus-kasus dugaan korupsi harus diproses secara transparan. Kejaksaan jangan takut menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat Pulau Taliabu,” seru Jusril menutup orasinya.
‎