Pati, Trisula.news – Pemerintah Kabupaten Pati bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pemberantasan korupsi di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu (15/4). Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Pati.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan anggaran serta mencegah praktik korupsi sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan bahwa pengawasan KPK akan difokuskan pada seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
Azril menyebut Kabupaten Pati sebagai salah satu titik penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah di wilayah Jawa Tengah.
“Setelah ini ada target yang terukur. Kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas—siapa melakukan apa, targetnya apa, kapan dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala ke KPK,” tegas Azril di hadapan para peserta.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif meminta asistensi KPK. Hal ini terutama terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan.
Ia menilai kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya korupsi.
“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan. Baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” ujar Chandra.
Meskipun menggenjot berbagai proyek pembangunan, Plt Bupati menegaskan bahwa percepatan tersebut harus tetap diimbangi dengan koordinasi intensif bersama KPK. Tujuannya agar hasil pembangunan benar-benar tuntas dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Plt Bupati mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama.
“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” pungkas Risma Ardhi Chandra.
