Taliabu, Trisula.news – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus memaparkan berbagai kendala dalam upaya pengendalian inflasi daerah saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Maluku Utara di Ternate, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum tersebut, Sashabila menegaskan bahwa tantangan terbesar pengendalian inflasi di Kabupaten Pulau Taliabu masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik dan kondisi geografis wilayah kepulauan yang memengaruhi distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu disebut terus melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan lonjakan harga sejumlah komoditas strategis. Beberapa di antaranya seperti cabai merah, cabai merah kering, dan tomat mulai menunjukkan penurunan harga di pasar lokal.
“Kami sudah berupaya maksimal dalam pengendalian harga cabai merah, cabai merah kering, dan tomat. Harganya mulai turun dan dapat dikendalikan. Namun, tantangan terbesar masih berada pada tingginya ongkos logistik,” ujar Sashabila.
Menurutnya, biaya distribusi barang menuju Taliabu masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi harga kebutuhan pokok. Kondisi itu menyebabkan stabilitas harga di daerah kepulauan belum sepenuhnya kuat karena sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Sashabila menilai, bantuan pangan maupun bantuan tunai belum cukup menjadi solusi permanen dalam pengendalian inflasi. Karena itu, diperlukan kebijakan intervensi jangka panjang guna memperkuat kemandirian pangan daerah agar ketergantungan terhadap pasokan luar dapat dikurangi secara bertahap.
Selain membahas inflasi pangan, Bupati Taliabu juga menyoroti persoalan distribusi LPG yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Kelangkaan stok serta minimnya kepastian distribusi minyak tanah dan LPG disebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia mengungkapkan, distribusi tabung gas menuju Taliabu masih banyak menggunakan kapal tradisional berbahan kayu yang dinilai berisiko terhadap keselamatan. Pemerintah daerah berharap distribusi LPG dilakukan melalui jalur profesional sesuai standar operasional prosedur demi menjamin keamanan masyarakat.
Forum HLM TPID Maluku Utara tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan guna membahas langkah strategis pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di wilayah Maluku Utara.
