Malut, Trisula.news – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar Kongres Biasa Tahunan 2025 di Kota Ternate dengan agenda utama evaluasi keaktifan klub anggota dan penegakan disiplin perangkat pertandingan.
Kongres yang berlangsung pada Sabtu, (13/12/25) di Hotel Batik Ternate tersebut dibuka oleh Wakil Ketua PSSI Maluku Utara, Hasyim Abdul Karim, mewakili Ketua Umum PSSI Maluku Utara, Edi Langkara, dan dihadiri 20 anggota resmi PSSI Maluku Utara.
Forum kongres digelar berdasarkan rekomendasi tertulis PSSI Pusat sesuai ketentuan Statuta PSSI, sekaligus menjadi ruang pengambilan keputusan strategis terkait keberlangsungan organisasi dan kompetisi di daerah.
Ketua PSSI Maluku Utara, Edi Langkara, menegaskan bahwa ketidakikutsertaan klub dalam kompetisi resmi, seperti Liga IV dan Piala Suratin tingkat kabupaten dan kota, merupakan pelanggaran kewajiban keanggotaan.
Ia menyampaikan, keaktifan klub dalam kompetisi resmi adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar karena menjadi bagian dari sistem pembinaan dan tata kelola sepak bola PSSI.
“Masih terdapat klub yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi resmi PSSI. Hal ini menjadi perhatian serius karena keikutsertaan merupakan kewajiban setiap anggota,” tegas Edi Langkara.
Berdasarkan Pasal 16 Statuta PSSI tentang pemberhentian anggota yang tidak aktif selama empat tahun berturut-turut, kongres memutuskan pencabutan status keanggotaan terhadap lima klub yang telah diverifikasi tidak aktif.
Kelima klub tersebut yakni Persatuan Sepakbola Tobelo (Persitob), Persila Sanana, Persisofi Sofifi, Persibu, dan Taliabu FC.
“Lima klub tersebut secara resmi dicabut dari keanggotaan PSSI Maluku Utara melalui keputusan kongres,” ujar Edi.
Selain persoalan klub, kongres juga menyoroti kedisiplinan perangkat pertandingan, khususnya wasit yang bertugas di tingkat kabupaten dan kota.
Edi Langkara menegaskan bahwa setiap wasit yang memimpin pertandingan wajib mengantongi rekomendasi resmi dari PSSI Maluku Utara sebagai bentuk pengendalian dan profesionalisme organisasi.
“Wasit adalah bagian dari struktur PSSI. Sanksi akan diberikan kepada wasit berlisensi yang bertugas tanpa persetujuan organisasi,” tegasnya.
Dalam kongres tersebut juga disepakati pencabutan Statuta PSSI Tahun 2023 dan pemberlakuan Statuta PSSI Tahun 2025 sebagai dasar hukum terbaru organisasi, serta pengesahan asosiasi sepak bola perempuan sebagai anggota PSSI Maluku Utara.
Selain itu, dipaparkan laporan kegiatan PSSI Maluku Utara periode 2024–2025, termasuk sumber pembiayaan yang berasal dari subsidi PSSI Provinsi, dukungan PSSI Pusat, serta bantuan langsung Ketua PSSI Maluku Utara, tanpa kontribusi pemerintah daerah.
Untuk program ke depan, PSSI Maluku Utara menetapkan 10 agenda kegiatan tahun 2026, meliputi kompetisi Liga II dan Liga IV, Piala Suratin kelompok usia 14, 16, dan 17 tahun, kursus lisensi pelatih, pelatihan match commissioner, serta turnamen sepak bola usia dini tingkat provinsi.
Kongres Tahunan ini diharapkan menjadi momentum penataan ulang sepak bola Maluku Utara agar lebih tertib, profesional, dan berjalan sesuai regulasi PSSI.
