Taliabu, Trisula.news – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai memetakan arah pembangunan Tahun Anggaran 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar pada Senin, (2/03/26).
Forum tersebut menitikberatkan pada penajaman skala prioritas di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan program agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran.
Bupati Pulau Taliabu, Salshabilla Widya L Mus, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara realistis dan terukur.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita harus benar-benar menentukan prioritas. Tidak semua program bisa dijalankan secara bersamaan,” ujar Salshabilla dalam sambutannya.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan lingkar Pulau Taliabu, tetap menjadi fokus utama dalam RKPD 2027 meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Jalan lingkar adalah urat nadi konektivitas daerah. Ini tetap menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Total panjang jalan lingkar Pulau Taliabu mencapai 466 kilometer. Namun, kondisi jalan mantap saat ini baru sepanjang 95,71 kilometer atau sekitar 20,51 persen dari keseluruhan ruas.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pembangunan sebesar ini membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, pemerintah daerah mendorong peningkatan status ruas Kawalo–Waikoka sepanjang 118 kilometer agar dapat memperoleh intervensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Jika status ruas ini meningkat, peluang dukungan anggaran pusat akan lebih besar. Ini langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Salshabilla, infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi logistik serta mendukung pemasaran komoditas unggulan seperti ikan, cengkeh, kopra, dan rumput laut.
Selain jalan lingkar, revitalisasi pelabuhan Bobong, Tikong, Loseng, dan Lede serta pembangunan bandara di Dufo juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
Di sektor kesehatan, RSUD Bobong yang progres pembangunannya telah mencapai 92,46 persen ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026.
“Kami menargetkan RSUD Bobong segera beroperasi agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Bupati turut mengapresiasi peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meningkat dari 25 persen menjadi 45 persen pada akhir 2025.
“Ini mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas dan transparansi menjadi sangat krusial,” tandasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif dalam Musrenbang tersebut.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan kebersamaan, kita pastikan program strategis tetap berjalan dan memberi dampak nyata bagi kemajuan Pulau Taliabu,” tutupnya.
