Malut, Trisula.news – Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES) Maluku Utara (Malut) menggelar aksi unjuk rasa di Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Rabu (21/05), menuntut pengusutan sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai tak tersentuh hukum.
Koordinator aksi, Sandi Usman, mengungkap proyek pembangunan Gedung Istana Daerah (ISDA) Pulau Taliabu diduga sarat penyimpangan. Total anggaran mencapai Rp39,4 miliar dalam dua tahun anggaran, namun progresnya dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.
Tahun 2023, proyek dialokasikan Rp17,5 miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 2024, ditemukan kelebihan bayar Rp6,7 miliar dan potensi denda keterlambatan Rp389 juta. FORES menilai PPK lalai menjalankan kontrak sesuai aturan.
Tahun 2024, proyek kembali dianggarkan Rp21,9 miliar dan dikerjakan PT Cahaya Swijaya Abadi. FORES menduga dana tahun ini dipakai menutupi pekerjaan 2023 yang belum rampung. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran prinsip anggaran dan akuntabilitas.
FORES juga mengungkap dugaan penggelapan dana operasional Plt. Bupati Pulau Taliabu Ramli sebesar Rp1,3 miliar pada Oktober dan November 2024. Dana tersebut diduga dicairkan oleh Kabag Umum dan Kepala BPKAD tanpa pertanggungjawaban jelas.
Sektor kesehatan tak luput dari sorotan. FORES menuding pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan 2023–2024 penuh masalah, termasuk pemotongan dana BOK puskesmas, tunggakan insentif Nusantara Sehat, dan pengadaan fiktif obat-obatan serta mobiler.
BPK Maluku Utara juga mencatat temuan dalam 10 paket kegiatan yang tak sesuai dengan pembangunan fisik puskesmas. FORES menilai ini sebagai pola pembiaran yang merugikan pelayanan publik.
Melalui aksi ini, FORES mendesak Polda dan Kejati memeriksa Plt. Kadis PUPR Sabacthani Sulitny Base, PPK proyek ISDA, dan kontraktor pelaksana. Selain itu, Kadinkes Kuraisiya Marsaoly, Kabag Umum Hasim Fokaya, dan Kepala BPKAD Muhammad Ridwan Aziz turut diminta diperiksa.
Sumber: Fores Malut
