Malut, Trisula.news – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana menerapkan pendidikan militer bagi siswa bermasalah di sekolah. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membentuk kedisiplinan dan karakter remaja yang rentan terlibat dalam geng motor dan aksi tawuran.
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya solutif dalam merespons meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Ia menilai pembinaan berbasis militer dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan sosial.
“Kami berharap masyarakat, terutama orang tua, dapat mendukung kebijakan ini demi masa depan anak-anak,” ujarnya.
Program yang digagas Dedi Mulyadi akan melibatkan TNI dan Polri dalam proses pembinaan. Para siswa yang dinilai bermasalah akan menjalani pelatihan selama enam bulan di barak militer dan untuk sementara waktu tidak mengikuti kegiatan belajar formal di sekolah.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa akan dijemput langsung oleh aparat untuk mengikuti pelatihan yang difokuskan pada pembentukan mental dan disiplin.
“Masalah geng motor tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Anak-anak ini membutuhkan keteladanan dan arahan yang tegas,” katanya.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menambahkan bahwa sasaran utama program ini adalah siswa yang sudah terlibat kriminalitas, geng motor, atau tidak lagi mampu dibina oleh keluarga dan sekolah. Kodam III/Siliwangi kini tengah menyiapkan teknis pelaksanaan program.
Meski mendapat dukungan dari berbagai pihak, wacana ini juga menuai catatan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh melanggar hak anak atas pendidikan formal dan harus dikaji secara menyeluruh.
Menurut Lalu Hadrian, pelibatan praktisi pendidikan dan orang tua sangat penting agar program yang dijalankan bersifat edukatif dan tidak represif.
“Kita tidak ingin anak-anak kehilangan hak dasar mereka dalam pendidikan,” tegasnya.
Dengan dukungan dari AKPERSI dan sejumlah elemen masyarakat, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini diharapkan menjadi solusi alternatif dalam membina karakter remaja sekaligus menekan angka kenakalan pelajar di Indonesia. (Tim/Red)
