Bogor, Trisula.News-Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Bogor. Rudy menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan barang haram tersebut sangat bergantung pada kolaborasi solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan peran aktif warga.
“Yang terpenting adalah satu, kita tuntaskan bersama-sama. Kabupaten Bogor harus bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang,” ujar Rudy Susmanto pada Rabu (1/4).
Dalam upayanya mempersempit ruang gerak pengedar, Rudy meminta masyarakat tidak ragu melaporkan praktik penjualan obat-obatan terlarang, termasuk obat Daftar G. Warga dapat menyampaikan laporan secara rinci melalui kanal pengaduan resmi seperti DM Lapor Pak Bupati atau saluran komunikasi pemerintah daerah lainnya.
Informasi yang dibutuhkan mencakup: Nama toko dan lokasi penjualan. Nama pemilik toko. Dan Lokasi atau tempat penyimpanan barang terlarang.
“Informasi dari masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan,” jelas Rudy.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap generasi muda merupakan motivasi utama di balik langkah tegas ini .
Rudy optimistis peredaran narkoba dapat dituntaskan berkat dukungan instansi yang kuat di wilayahnya. Sinergi ini melibatkan: Kepolisian (Kapolres Bogor hingga Kapolda Jawa Barat). Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor. Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Di sela-sela pembahasan pemberantasan narkoba, Rudy juga mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial mengenai namanya yang tercantum sebagai pembina salah satu media. Ia menegaskan informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks).
“Saya pastikan tidak pernah ada permintaan secara resmi maupun tidak resmi kepada saya untuk menjadi pembina media tersebut. Saya juga tidak pernah menjadi pembina di media manapun,” tegasnya.
Rudy menjelaskan bahwa keterlibatan kepala daerah sebagai pembina media yang menerima biaya publikasi dari anggaran daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan masalah hukum. Namun, ia mengambil sisi positif dari keramaian isu tersebut karena justru membuka keran informasi yang lebih luas terkait praktik peredaran obat ilegal di masyarakat.
