Bogor, Trisula.news-Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan roda pembangunan desa tidak terhenti di tengah dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang diinisiasi oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di Lapangan Tenis Indoor Gelora Pakansari, Jumat (6/3).
Rudy menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi Kabupaten Bogor, mengingat wilayah ini memiliki 416 desa dengan populasi mencapai 6 juta jiwa. Pada periode 2026 hingga 2027, sebagian besar kepala desa akan memasuki masa purna tugas.
“Jelang akhir masa jabatan, fokus kepala desa biasanya akan lebih banyak tersedot pada konsolidasi politik. Disinilah peran BPD menjadi sangat strategis untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan,” ujar Rudy Susmanto.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan program strategis tidak boleh terganggu oleh transisi kepemimpinan.
Beberapa program yang menjadi fokus utama antara lain: Koperasi Desa Merah Putih dan Operasi Desa Merah Putih. Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC).Serta Pembangunan infrastruktur desa secara berkelanjutan.
Senada dengan Rudy, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menyebut konsolidasi ini sebagai momentum tepat untuk memperketat pengawasan. Ia menegaskan jajaran kejaksaan siap mengawal BPD agar pengelolaan dana desa tetap akuntabel.
“Hal ini sejalan dengan amanah Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Reda.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota BPD diharapkan bersatu dalam satu frekuensi guna menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan desa di Kabupaten Bogor.
