Jambi , Trisula.news – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PKK mulai dari tingkat RT, RW, hingga Dasa Wisma.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Menurutnya, PKK di tingkat RT, RW, dan Dasa Wisma merupakan garda terdepan gerakan PKK.
“Ke depan, ketiga elemen inilah yang benar-benar diminta untuk kita aktifkan bersama. Karena itu, hari ini kita bekali dengan ilmu dan informasi yang dapat diteruskan hingga ke tingkat bawah,” ujar Hesnidar.
Ia juga menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang menetapkan tiga dokumen utama sebagai pedoman, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.
Rakernas turut menghasilkan rekomendasi, antara lain revisi Permendagri Nomor 36 Tahun 2020. Revisi tersebut meliputi penyesuaian masa jabatan Ketua TP-PKK Desa sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penambahan unsur Wakil Ketua dan Sekretaris di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta penguatan peran Kelompok Dasa Wisma dalam struktur resmi.
“Mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, kelembagaan PKK harus menyesuaikan dengan keputusan terbaru. Walaupun struktur baru masih dalam proses, sementara ini kita tetap mengikuti arahan pusat,” tegas Hesnidar.
Selain kelembagaan, ia menekankan pentingnya penguatan administrasi melalui penerapan aplikasi **Si Gadis Jambi** (Sistem Informasi Keluarga dan Sistem PKK Jambi). Setiap kabupaten diminta menyiapkan minimal satu kecamatan sebagai proyek percontohan. Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Jambi akan menggelar lomba penerapan aplikasi tersebut mulai tahun depan.
“Tanpa adanya kompetisi, biasanya pelaksanaan berjalan lambat. Dengan lomba ini, kita bisa mengetahui kelemahan sekaligus manfaat dari penerapan Si Gadis Jambi. Harapan saya, minimal satu kecamatan per kabupaten melaksanakan program ini, dengan seluruh desa dan kelurahan wajib memiliki tiga jenis data keluarga,” jelasnya.
Hesnidar menambahkan, data PKK terbukti bermanfaat dalam mendukung program pemerintah. Saat kunjungan ke DKI Jakarta, ia menemukan data pemerintah setempat banyak mengacu pada data PKK karena dinilai lebih lengkap dan mencakup aspek kehidupan keluarga.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Johansyah, mengapresiasi pelaksanaan Bimtek. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, administrasi, serta pemahaman 10 Program Pokok PKK di seluruh kabupaten/kota.
