Example floating
Example floating
Pulau Taliabu

Tono Himalaya: Mutasi ASN Jelang PSU Cederai Demokrasi Taliabu

1745
×

Tono Himalaya: Mutasi ASN Jelang PSU Cederai Demokrasi Taliabu

Sebarkan artikel ini
Siliwanus Tono Himalaya, Ketua DPC Partai Hanura Pulau Taliabu. (Photo: Ist)

Taliabu, Trisula.news – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pulau Taliabu, Tono Himalaya, menilai kebijakan mutasi ASN yang dilakukan 20 hari menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindakan keliru dan sarat kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa langkah ini mencederai demokrasi serta memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjaga netralitas birokrasi.

Menurutnya, tindakan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus (AM), yang melakukan mutasi ASN di akhir masa jabatan menunjukkan penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan politik.

“Seharusnya, di sisa jabatannya, pemerintah menyelesaikan tugas dengan baik, bukan justru mengeluarkan kebijakan yang menciptakan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Tono, (16/3).

Tono mengingatkan bahwa pada pencoblosan 27 November lalu, sebanyak 14 ribu lebih suara diberikan rakyat kepada pasangan SAYA TALIABU.

“Angka ini bukan sekadar jumlah, tetapi bukti nyata keinginan rakyat untuk perubahan. Pemilih harus tetap solid dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik yang merusak demokrasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti praktik intimidasi dalam demokrasi yang dilakukan dengan kekuasaan semu. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang menjelang PSU dapat menciptakan ketidakstabilan politik serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil.

Selain AM, Tono juga menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Kepulauan Sula, Ningsih Mus, dalam politik Taliabu.

“Mobilisasi ratusan orang dari Sula ke Taliabu adalah langkah berbahaya. Ini bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi menciptakan gesekan sosial yang mengancam stabilitas,” tegasnya.

Tono menilai mobilisasi besar-besaran ini juga menyita APBD Kepulauan Sula secara tidak bertanggung jawab. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dialihkan demi mengamankan agenda politik di Taliabu. Ia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan sumber daya daerah yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat Taliabu semakin memahami pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Kesadaran politik rakyat terus meningkat, dan mereka tidak lagi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa visi pembangunan yang jelas.

“Rakyat Taliabu sudah cerdas dalam menentukan pemimpin. Hanya Sashabila Mus dan La Ode Yasir yang memiliki visi nyata untuk daerah ini. Masyarakat harus memastikan mereka memilih pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kemajuan Taliabu,” pungkasnya.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *