Jakarta, Trisula.news – Central Aktivis Anti Korupsi (CAAK) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025). Massa mendesak lembaga antirasuah segera mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Pulau Morotai, Maluku Utara, yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.
Koordinator aksi, Mansur A. Dom, mengungkapkan bahwa dari Rp.19,2 miliar yang dialokasikan untuk 57 proyek pendidikan, hanya dua yang rampung, sementara seluruh anggaran diduga telah dicairkan sepenuhnya. CAAK menilai dugaan penyimpangan ini sebagai persoalan serius yang harus segera diusut oleh KPK.
Massa menuntut KPK segera memanggil dan memeriksa Plt. Kadis Pendidikan Pulau Morotai, Syarudin Manyila, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ode Ari Junaidi Wali. Keduanya diduga bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan perlu memberikan penjelasan secara transparan kepada publik.
Menurut CAAK, dugaan penyimpangan ini berpotensi merugikan sektor pendidikan di Pulau Morotai. Jika benar terjadi, maka siswa dan tenaga pendidik yang paling dirugikan akibat ketidakwajaran dalam realisasi anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan secara optimal.
CAAK menilai bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan ini tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan hukum. Mereka meminta KPK segera mengambil langkah investigasi guna memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain mendesak penyelidikan, CAAK juga meminta aparat penegak hukum di daerah turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Mereka menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah jika tidak segera ditindaklanjuti.
Massa aksi mengancam akan melakukan unjuk rasa lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika KPK tidak segera mengambil tindakan konkret. Mereka berharap langkah tegas dari KPK dapat mencegah terulangnya dugaan penyimpangan serupa di sektor pendidikan lainnya.
CAAK menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi anggaran dan memberantas dugaan praktik korupsi di sektor pendidikan. Mereka meminta KPK tidak mengabaikan laporan masyarakat dan segera menindaklanjuti dugaan kasus ini demi kepentingan pendidikan yang lebih baik.
Sumber: CAAK
