Taliabu, Trisula.news – Gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pulau Taliabu yang menelan anggaran miliaran rupiah kembali menjadi sorotan. Meskipun tahapan rekapitulasi suara telah rampung dan diumumkan secara terbuka, polemik justru belum juga usai.
Paslon nomor urut 02, Citra Puspasari Mus – La Utu Ahmadi (CPM–UTU), diketahui unggul dalam pelaksanaan PSU. Namun berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan suara dari seluruh TPS, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Paslon SAYA TALIABU, yakni Sashabila Mus dan La Ode Yasir, sebagai peraih suara terbanyak.
Kondisi tersebut memicu penolakan dari kubu CPM–UTU, yang menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Penolakan ini memunculkan beragam respons dari publik, termasuk mempertanyakan urgensi PSU jika hasil akhirnya tetap ditolak.
Sekretaris Tim Pemenangan Paslon SAYA TALIABU, Kisman Djanu, turut memberikan pandangan. Menurutnya, masyarakat perlu diberi ruang untuk menilai secara objektif, apakah terdapat kepentingan lain di balik keberlanjutan sengketa hasil ini.
“Ketika PSU sudah digelar, anggaran telah terserap, dan proses berjalan sesuai koridor hukum, namun tetap tidak diterima, maka wajar jika publik mulai menduga ada motif lain selain keadilan demokrasi,” ungkap Kisman.
Data yang dihimpun menyebutkan, Pemerintah Daerah Taliabu telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp2,6 miliar untuk KPU, Rp1,5 miliar untuk Polri, dan Rp550 juta untuk TNI. Tak lama setelahnya, diketahui pula bahwa Bawaslu menerima alokasi dana PSU sebesar Rp500 juta.
Meski demikian, sebelumnya Kepala Dinas Kominfo, Basiludin Labesi, menyatakan bahwa Bawaslu belum mengusulkan anggaran tambahan. Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah kritik publik soal efisiensi pembiayaan PSU.
Kisman menyayangkan jika anggaran sebesar itu tidak bermuara pada penerimaan hasil oleh pihak lain.
“Masyarakat menanti pemimpin, bukan perpanjangan konflik. Jika proses yang sah tetap dipertanyakan, maka demokrasi bukan hanya dikorbankan, tapi juga ditarik ke arah yang merugikan daerah,” pungkasnya.
(Redaksi)
