Palembang, Trisula.news – Demonstrasi besar pecah di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa, 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Masa yang tergabung dalam Front Wajah Gelap Pendidikan Sumsel menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur Herman Deru.
Aksi ini digerakkan oleh HMI Cabang Palembang bersama Cipayung Plus dan BEM-BEM se-Sumatera Selatan. Mereka menuntut agar program sekolah gratis dilanjutkan dan sekolah rakyat segera didirikan demi keadilan akses pendidikan.
Para mahasiswa juga mendesak agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik komersialisasi yang selama ini dianggap mencederai hak dasar pendidikan.
Kehadiran Gubernur Herman Deru di Kantor DPRD Sumsel pada 1 Mei lalu pun disorot. Para mahasiswa menilai kehadiran itu hanyalah seremoni tanpa substansi dalam peringatan Hari Buruh yang seharusnya menjadi momentum memperjuangkan nasib rakyat.
Namun bukan sambutan dialogis yang diterima, melainkan tindakan represif dari oknum aparat kepolisian. Aksi damai mahasiswa dibalas dengan kekerasan, mencoreng makna demokrasi dan kebebasan berpendapat di ruang publik.
Koordinator Aksi dari Bidang PTKP HMI Cabang Palembang, Ade Syawal Diansyah, mengecam keras tindakan represif tersebut. Ia menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap mahasiswa.
Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Bayu Pratama, turut mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat yang bertindak brutal dan melanggar etika kepolisian.
Bayu juga menegaskan bahwa aksi ini murni digerakkan oleh kesadaran kolektif mahasiswa demi membela kepentingan rakyat. Ia membantah keras adanya aktor politik di balik gerakan mahasiswa tersebut.
HMI Cabang Palembang bersama Cipayung Plus dan aliansi BEM menyatakan akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar dan masif jika pemerintah daerah terus bersikap anti-kritik dan mengabaikan tuntutan rakyat.
(Tim/Red)
