Kerinci, Trisula.news – Pihak Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Kerinci akhirnya menanggapi protes sejumlah warga Desa Pulau Pandan terkait besaran kompensasi atas dampak pembangunan proyek nasional strategis tersebut.
Melalui Humas PLTA, Aslori, perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses pemberian kompensasi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan resmi antara pemerintah desa dan tokoh adat. Nilai kompensasi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga disebut telah disepakati melalui musyawarah.
“Nominal kompensasi diusulkan dan disetujui dalam musyawarah desa bersama kepala desa serta tokoh adat. Kami hanya menjalankan hasil dari kesepakatan tersebut,” ujar Aslori dalam keterangan pers, Sabtu, (06/07).
Menurut data perusahaan, lebih dari 500 kepala keluarga telah menerima kompensasi sebagaimana disepakati. Aslori juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati warga yang memilih tidak menerima kompensasi tersebut.
“Kami menjunjung tinggi asas transparansi dan musyawarah. Jika ada warga yang tidak sepakat, itu hak mereka. Namun, jangan sampai menyalahkan pihak PLTA yang hanya menjalankan hasil mufakat,” lanjutnya.
Terkait isu yang menyebut kompensasi awal mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta per kepala keluarga, Aslori membantah kabar tersebut. Ia menilai informasi itu menyesatkan dan tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan resmi.
“Tidak pernah ada angka sebesar itu kami janjikan. Jika memang ada bukti resmi, kami terbuka untuk meninjau kembali. Tapi hingga kini tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut,” tegas Aslori.
Soal dampak lingkungan, seperti air sungai yang keruh dan terganggunya aktivitas penangkapan ikan, PLTA menyatakan bahwa gangguan bersifat sementara akibat proses konstruksi yang masih berjalan.
“Kami yakini dalam satu hingga dua bulan setelah pekerjaan selesai, kondisi sungai akan kembali normal. Ikan pun masih banyak ditemukan di sekitar lokasi. Kami terbuka untuk dialog,” jelasnya.
Aslori juga menyebut bahwa komunikasi intensif telah dilakukan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa. Ia menegaskan setidaknya lima pertemuan telah digelar, termasuk dengan tokoh masyarakat setempat, Pak Nanang, guna membahas dampak dan rencana proyek PLTA.
