Taliabu, Trisula.news – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 diwarnai aksi protes keras. Puluhan massa dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Pulau Taliabu turun ke jalan, Jumat (2/5), mengepung Kantor Dinas Pendidikan dan DPRD.
Dalam orasi lantang, massa menuntut Kepala Dinas Pendidikan menghentikan praktik SK titipan guru yang tidak sesuai dengan data pokok pendidikan (Dapodik). Mereka menilai Dinas Pendidikan lalai membiarkan guru-guru berkeliaran di Kota Bobong, meski SK mereka berada di sekolah terpencil.
“Ini bentuk ketidakadilan yang terang-terangan. Guru yang patuh sistem justru terabaikan. Dinas Pendidikan harus segera menertibkan kekacauan ini,” tegas Jusril, Sekretaris DPC GPM sekaligus Koordinator Lapangan.
Tak hanya itu, GPM juga menduga adanya ketimpangan dalam penyaluran tunjangan daerah terpencil (Dacil). Mereka menyebut banyak guru yang layak justru tidak mendapat tunjangan karena distribusinya diduga tidak adil dan sarat kepentingan.
“Di salah satu sekolah, dari sembilan guru hanya dua atau tiga yang dapat tunjangan. Kami menduga pembagian ini berdasarkan kedekatan, bukan kelayakan. Ini cermin bobroknya kebijakan,” lanjut Jusril dengan nada tinggi.
GPM juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan menerapkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar Rp3.400.800. Mereka menilai penerapan regulasi ini sudah sangat mendesak.
Massa turut mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut pinjaman daerah sebesar Rp115 miliar serta mendorong pengesahan Perda tarif bongkar muat TKBM di seluruh pelabuhan Pulau Taliabu.
Kemarahan massa memuncak ketika mendatangi Kantor DPRD. Tak satu pun wakil rakyat terlihat, padahal informasi di lapangan menyebutkan masih ada beberapa anggota DPRD yang berada di Pulau Taliabu.
“Ini penghinaan terhadap rakyat. Bung Cun dari barisan aksi bahkan melihat langsung salah satu anggota DPRD melintas santai di Kota Bobong saat jam kerja. DPRD tidak menunjukkan tanggung jawab,” teriak Jusril.
Sebagai bentuk protes keras, massa memalang Kantor DPRD dan menegaskan akan kembali turun aksi jika seluruh tuntutan tidak segera ditindaklanjuti.
(Redaksi)
