Malut, Trisula.news – Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES) Maluku Utara (Malut) mendesak Badan Anggaran DPRD Kota Ternate mengevaluasi alokasi anggaran perjalanan dinas Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Ternate, Rizal Marsaoly. Evaluasi ini dianggap penting mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
Koordinator Wilayah (Korwil) FORES Malut, Sandi Usman, menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan target efisiensi Rp306,69 triliun. Instruksi ini juga membatasi belanja non-prioritas, termasuk perjalanan dinas, serta dikuatkan oleh Surat Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Menurut FORES Malut, kebijakan Pemkot Ternate justru bertentangan dengan instruksi tersebut. Anggaran perjalanan dinas Sekkot Ternate tahun 2025 dinilai melebihi batas kewajaran. FORES menduga ada modus tertentu dalam alokasi anggaran yang bisa merugikan keuangan daerah.
“Anggaran perjalanan dinas Sekkot Ternate di tahun 2025 telah melampaui batas kewajaran. Diduga Ini bentuk akal-akalan atau modus untuk meraup APBD,” ujar Sandi Usman, Sabtu (22/03). Ia menambahkan, anggaran yang diduga bersifat seremonial di lingkup Sekretariat Daerah mencapai Rp10,5 miliar.
Dari jumlah itu, Rp5,8 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas, Rp386 juta untuk belanja makan minum rapat, Rp281 juta untuk jamuan tamu, serta Rp69 juta untuk Idulfitri Sekkot.
“Belanja yang tidak mendesak ini seharusnya dipangkas, bukan justru diperbesar,” katanya.
Selain itu, terdapat anggaran Rp1,4 miliar untuk belanja jasa iklan, reklame, dan pemotretan. Belanja alat dan bahan kegiatan kantor mencapai Rp1,1 miliar.
“Dari total anggaran tersebut, masih ada belanja seremoni lain yang belum dihitung,” ungkap Sandi.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat belum berdampak pada penyelesaian masalah infrastruktur di Kota Ternate. FORES mencatat beberapa proyek mangkrak, seperti Pelabuhan Tanjung Pura di Pulau Moti, jalan ruas Jati-Kalumata, dan krisis air bersih di sejumlah kelurahan.
“Kita tidak sedang menolak anggaran pembangunan, tetapi harus dilihat mana yang prioritas,” tegas Sandi.
FORES berencana menggelar aksi unjuk rasa Senin depan di Kantor DPRD, Kantor Wali Kota, serta Kantor BPK RI Perwakilan Malut guna menyuarakan tuntutan mereka.
Sumber: Korwil FORES Malut
